Gerindra Hormati Penolakan Publik atas Wacana Pilkada oleh DPRD

Jumat, 9 Januari 2026 | 06:11 WIB

Penulis: Celvin Moniaga Sipahutar | Editor: JTO

URL berhasil di salin.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut sebanyak 67,1% pemilih Prabowo menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap wacana pilkada dipilih DPRD. Sementara itu, 29,9% responden menyatakan setuju, dan 3% lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Gerindra menghormati sikap publik yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal ini menyusul hasil survei nasional yang menunjukkan resistensi mayoritas masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan partainya menghormati aspirasi masyarakat yang menolak usulan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD. Sikap itu disampaikan merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Ia menilai perbedaan pandangan terkait mekanisme pilkada merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.

Pemilih Prabowo hingga Gen Z Kompak Tolak Pilkada lewat DPRD

“Kami menghormati semua pendapat yang berkembang di masyarakat,” ujar Prasetyo.

Menurut dia, Gerindra bersikap terbuka terhadap berbagai masukan publik dalam merumuskan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dinilai paling tepat. Ia menegaskan, diskursus tersebut belum bersifat final dan masih berada dalam ruang perdebatan politik.

Prasetyo menjelaskan, wacana pilkada melalui DPRD bukan gagasan baru. Pembahasan tersebut telah berlangsung lama dan melalui kajian di sejumlah partai politik, termasuk di internal Gerindra. Ia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan pandangan tersebut jauh sebelum menjabat presiden.

“Oh, itu sudah lama dibahas. Bukan dalam posisi beliau sebagai presiden, tetapi sebagai ketua umum partai,” kata Prasetyo.

Selain Gerindra, sejumlah partai lain tercatat mendukung wacana pilkada tidak langsung, di antaranya Golkar, PAN, Nasdem, PKB, serta Partai Demokrat yang belakangan menyatakan dukungan. Adapun PDI Perjuangan masih menyatakan penolakan tegas.

Pertimbangan utama yang kerap dikemukakan pendukung wacana ini adalah tingginya ongkos politik pilkada langsung. Namun, kritik juga menguat karena pilkada melalui DPRD dinilai berpotensi mengurangi partisipasi rakyat.

Sebelumnya, peneliti senior LSI Denny JA Ardian Sopa menyampaikan hasil survei yang menunjukkan 66,1% responden menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap pilkada tidak langsung. Sementara 28,6% responden menyatakan setuju atau sangat setuju.