KPK Dalami Mencuatnya Nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah di Sidang Suap Benur
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Dalami Mencuatnya Nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah di Sidang Suap Benur

Rabu, 16 Juni 2021 | 14:41 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami mencuatnya nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Pendalaman ini dilakukan tim Jaksa Penuntut KPK dengan menganalisis fakta-fakta yang mencuat dalam proses persidangan.

"Fakta sidang perkara ini baik keterangan saksi maupun para terdakwa selanjutnya akan dianalisis tim JPU KPK dalam surat tuntutannya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).

Menurut Ali, analisis ini diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi saling keterkaitan dengan alat bukti lain. Dari analisis tersebut, akan terbentuk fakta hukum untuk dikembangkan lebih lanjut.

"Prinsipnya, tentu sejauh jika ada kecukupan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup, kami pastikan perkara ini akan dikembangkan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," kata Ali.

Diberitakan, nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah mencuat dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster dengan terdakwa Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/6/2021) malam.

Kedua nama itu mencuat saat Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan barang bukti elektronik berupa percakapan Whatsapp dari ponsel milik Safri, staf khusus Edhy Prabowo yang disita oleh penyidik KPK saat proses penangkapan.

"Terkait barang bukti dari HP saudara saksi. Apa benar saudara saksi hp-nya disita penyidik KPK ?," tanya Jaksa KPK kepada Safri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/6/2021) malam.

Menjawab pertanyaan Jaksa, Safri yang duduk di kursi saksi membenarkan ponselnya disita penyidik KPK.
"Betul," jawab Safri.

Jaksa KPK kemudian menanyakan foto profil Whatsapp (WA) Safri di ponsel miliknya. Jaksa juga memperlihatkan profil WA milik Edhy Prabowo di ponsel milik Safri tersebut. Safri membenarkan profil WA miliknya dan Edhy Prabowo.

Majelis Hakim yang turut melihat isi WA milik Safri kemudian menanyakan adanya nama Azis Syamsuddin di ponsel milik Safri.
"Itu ada apa itu Azis Syamsuddin itu. Siapa itu ? Baru muncul itu berarti," tanya Hakim.

Jaksa KPK kemudian menjelaskan isi percakapan Safri dengan Edhy Prabowo yang menggunakan inisial nama BEP di ponsel milik Safri. "Oke. Ini ada WA dari BEP. Benar, saudara saksi BEP ini pak Edhy Prabowo ?," tanya Jaksa

Safri membenarkan hal tersebut. Jaksa kemudian membongkar isi percakapan antara Safri dan mantan bosnya tersebut. Salah satunya, berawal dari pesan WA Edhy kepada Safri.

"Saf, ini orangnya pak Azis Syamsuddin wakil ketua DPR mau ikut budidaya lobster ?," Jaksa menirukan isi percakapan
"Saudara jawab oke bang. Apa maksud saudara saksi menjawab oke bang?," tanya Jaksa

Safri yang merupakan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budidaya lobster menjawab hanya menjalankan perintah.

"Maksudnya perintah beliau saya jalankan kalau untuk membantu secara umum, ya," jawab Safri
Jaksa pun mengonfirmasi adanya perintah dari Edhy Prabowo. "Iya," jawab Safri.

Majelis Hakim kemudian menanyakan Safri mengenai pengetahuannya soal perusahaan yang akan digunakan Azis Syamsudsin dalam budidaya Lobster.

"Apa yang dimaksud Safri ini. Nanti dulu sampai Syamsuddin dulu. Wakil Ketua DPR mau ikutan budidaya lobster. Saksi bisa dijelaskan PT apa yang berkaitan dengan nama itu?," tanya Majelis Hakim menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Safri mengaku tidak mengingat perusahaan yang dipakai oleh Azis tersebut.
"Saya tidak ingat," jawab Safri.

Kemudian, Jaksa KPK kembali melanjutkan dengan memperlihatkan isi percakapan pada 16 Mei. Saat itu percakapan diawali oleh Edhy Prabowo kepada Safri terkait dengan nama Fahri Hamzah.

"Saf, ini tim pak Fahri Hamzah mau jalan lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi," isi percakapan itu.
"Oke bang," jawab Safri.

Jaksa KPK kembali mengonfirmasi kebenaran isi percakapan tersebut. "Benar itu," tanya Jaksa kepada Safri. "Betul," jawabnya

Namun, Safri kembali mengaku tak ingat perusahaan yang digunakan Fahri Hamzah dalam mengikuti izin budidaya Lobater.
"Berarti memang ada perintah dari Edhy ? Saudara saksi masih ingat nama perusahaannya?," tanya Jaksa.
"Saya tidak tahu, tapi saya hanya koordinasi dengan saudara Andreau," jawab Safri.

Salah seorang tim penasihat hukum Edhy Prabowo, menyampaikan keberatannya atas pertanyaan yang terus dicecar Jaksa kepada Safri mengenai perusahaan yang dipakai kedua orang tersebut.

"Yang Mulia, jika diperkenankan karena saksi ini beberapa kali ditanya nama PT-nya tidak pernah mengetahui. Saya pikir ini kan persoalan etika juga harus dijunjung, Yang Mulia," kata tim kuasa hukum Edhy Prabowo.

Mendengar permohonan kuasa hukum Edhy, majelis hakim menjelaskan apa yang disampaikan Jaksa KPK maupun saksi ini berasal dari sebuah barang bukti dalam perkara tersebut.

"Itu kan bagian dari barang bukti. Dia kan menjawab apa adanya, tidak tahu. PT-nya apa, tidak tahu. Ya sudah itu. Itu kan terkait dengan barang bukti elektronik. UU ITE mengakui itu sebagai alat bukti. Lanjut," jawab Majelis Hakim.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Edhy menerima US$ 77.000 dan Rp 24.625.587.250 terkait pemulusan proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) dan perusahaan-perusahaan eksportir benur.

Edhy Prabowo menerima US$ 77.000 dari pemilik PT DPPP, Suharjito. Edhy menerima uang tersebut melalui Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadinya, dan Safri yang merupakan Staf Khusus Menteri dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Pemberian uang tersebut dilakukan pada 16 Juni 2020 di di Kantor KKP Gedung Mina Bahari IV Lantai 16. Uang diberikan Suharjito kepada Safri sambil mengatakan "ini titipan buat Menteri". Selanjutnya Safri menyerahkan uang tersebut kepada Edhy Prabowo melalui Akiril Mukminin.

Sementara uang sebesar Rp 24.625.587.250 diterima Edhy dari para eksportir benur lainnya. Namun Jaksa tak menyebut siapa saja eksportir tersebut.

Jaksa hanya menyebut uang itu diterima Edhy melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi (anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo), Andreau Misanta Pribadi selaku Staf Khusus Menteri dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Siswandhi Pranotoe Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap dilakukan agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya yang bertentangan dengan kewajiban Edhy sebagai menteri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gara-gara Covid-19, 4 Sekolah di Jakarta Tunda PTM

Empat sekolah yang ditunda, yakni SMAN Unggulan MH Thamrin, SD Kenari 08, SMP Jakarta Islamic School, dan Madrasah Ibtidaiyah Rumah Pendidikan Islam

NASIONAL | 16 Juni 2021

Masalah Navigasi, Helikopter BNPB Mendarat Darurat di Grobogan

Helikopter BNPB melakukan pendaratan darurat di Lapangan Bola Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (16/6/2021).

NASIONAL | 16 Juni 2021

Ironis, Petugas di Posko Covid-19 di Labuan Bajo Tidak Kenakan Masker

Labuhan Bajo merupakan daerah tujuan wisata superprioritas yang ditetapkan pemerintah.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Sesuai tradisi yang dibangun Presiden Jokowi, prosesi upacara pelantikan dimulai dari ruang Kredensial, Istana Merdeka.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Video Bupati Solok Mengamuk kepada Staf Puskesmas Tanjung Bingkung

Bupati Solok Epyardi Asda mengamuk dan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak puskesmas.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Pendekatan Yurisdiksi Janjikan Pembangunan Berkelanjutan Efisien dan Seimbang

Pendekatan yurisdiksi menjadi kunci untuk membuka peluang investasi hijau masuk ke daerah dengan komitmen berkelanjutan.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Kapolri Terbitkan Telegram Cegah Aksi Premanisme dan Pungli di Pelabuhan

Aksi itu menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Mencuat dalam Sidang Suap Benur

Namun, Safri kembali mengaku tak ingat perusahaan yang digunakan Fahri Hamzah dalam mengikuti izin budidaya lobster.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Ratusan Orang Kabur Saat Akan Tes Antigen di Suramadu, KTP Ditinggal di Posko Penyekatan

577 orang tersebut meliputi 504 warga luar kota dan 73 lainnya warga Surabaya.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Kebijakan Work from Bali Patut Diapresiasi

Kebijakan Work from Bali disambut baik oleh pelaku usaha perhotelan dan kalangan pengusaha di Bali yang yakin program ini akan efektif membangkitkan pariwisata

NASIONAL | 16 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Greysia Polii


# Akidi Tio


# Olimpiade Tokyo


# Jokowi



TERKINI

Gedung MCC Depo LRT Jakarta Terbakar, Petugas dan Karyawan Selamat

MEGAPOLITAN | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS