Wapres: Tidak Semua Kebijakan Daerah Koruptif

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Kemudian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan indikasi transaksi mencurigakan di sektor tambang tidak hanya terjadi di Sultra. Tetapi, dilakukan oleh sejumlah kepala daerah sejak tahun 2013.

Selanjutnya, temuan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung (kejagung). Tetapi, Kejaksaan yang menelusurinya sampai ke luar negeri, memutuskan menghentikan penyelidikannya pada tahun 2015. Hingga akhirnya laporan yang sama diserahkan ke KPK dan ternyata diproses dengan penetapan Nur Alam sebagai tersangka.

Menanggapi dugaan banyak kepala daerah yang memainkan kewenangan pemberian IUP, Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa tidak semua kebijakan koruptif. Kecuali, memang terbukti melanggar aturan, merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

"Korupsi kan terdiri dari pada tiga komponen, yaitu merugikan keuangan negara, tidak sesuai atau melanggar hukum, menguntungkan orang lain atau diri sendiri. Selama memenuhi kriteria itu, ya dia salah. Tetapi, tidak semua yang mengeluarkan izin itu melanggar Undang-undang (UU), tidak semua juga memperkaya diri sendiri, tidak semua juga melanggar hukum," kata JK, Jumat (26/8).

Apalagi, JK menegaskan, pemerintah pusat telah mencabut sekitar 3.000 Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan kebijakan pusat.  "Jika terbukti melanggar hukum, maka siapapun harus dijatuhi hukuman," kata JK.