Ironi Anak Bunuh Diri di NTT

Jakarta, Beritasatu.com – Kematian YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyingkap wajah paling keras dari kemiskinan struktural yang lama dibiarkan di Indonesia. Siswa kelas IV sekolah dasar itu mengakhiri hidup dengan tragis karena tak mampu membeli kebutuhan sekolah. Sebuah tragedi yang mencerminkan kegagalan negara melindungi anak miskin.

Kasus bunuh diri YBR memperlihatkan lemahnya jaringan pengamanan sosial, sekaligus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan dan memenuhi hak pendidikan anak. Ini bukan semata persoalan individual, tetapi mencerminkan masalah struktural yang serius.

“Fenomena ini harus dilihat sebagai problem sosial yang bersifat struktural. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar membuat sebagian masyarakat hidup dalam kondisi ekstrem, bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan paling mendasar,” kata sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta, Kamis (5/2/2026).

Kemiskinan tak boleh lagi dipandang sebagai persoalan ekonomi, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan anak. Pembangunan yang timpang selama ini telah melahirkan kekerasan struktural, terutama bagi kelompok miskin yang aksesnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut memunculkan tekanan psikologis berat yang kerap tidak disadari oleh orang dewasa. Situasi hidup yang penuh keterbatasan dapat menimbulkan rasa putus asa yang meresap ke dalam batin anak.

“Keputusan bunuh diri pada anak merupakan ekspresi dari kebuntuan dan hilangnya harapan terhadap masa depan. Anak belum memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan eksistensial secara mandiri,” ujar Andreas.

Sebagai langkah pencegahan agar kasus YBR tak terulang, Andreas mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola negara, penguatan peran keluarga, serta transformasi sekolah menjadi ruang dialog yang inklusif dan aman bagi anak. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.

“Kepiluan anak-anak adalah kepiluan bangsa. Kasus bunuh diri anak menjadi peringatan keras negara harus segera berbenah untuk melindungi generasi mudanya,” kata Andreas.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan kasus bunuh diri YBR merupakan produk dari kemiskinan struktural.

“Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Tamparan keras bagi negara yang gagal dalam melindungi hak asasi manusia,” katanya.

Dia menyorot ironi dalam kebijakan anggaran negara. Saat seorang anak mengakhiri hidupnya untuk merespons beban kemiskinan keluarga yang tidak mampu membeli alat tulis seharga tidak sampai Rp 10.000, negara malah akan menggelontorkan Rp 17 triliun untuk biaya keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace, Rp 350 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG), dan Rp 400 triliun untuk Koperasi Merah Putih.

Usman mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program kebijakannya dan memastikan adanya program yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata. Kemiskinan membuat anak rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Kematian YBR menunjukkan negara gagal dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Hak pendidikan tak hanya biaya sekolah, tetapi peralatan belajar mengajar. Kegagalannya berpengaruh pada psikologis anak terlebih ketika berada dalam kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan membuat orang merasa tersisih, direndahkan martabatnya, dan tidak berdaya. Itu dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan sipil, sosial, politik, dan budaya di tengah masyarakat, termasuk menikmati hak atas pendidikan.

“Kemiskinan membuat orang merasa suara mereka tidak didengar. Berkaca dari kejadian memilukan ini kami mendesak evaluasi total program pemberantasan kemiskinan serta pendidikan gratis agar kasus YBR tidak terulang lagi. Negara harus melibatkan masyarakat terdampak dan mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Usman.

Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti mengatakan kematian YBR bukti negara masih abai dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak, terutama dari keluarga miskin.

“Kasus siswa usia 10 tahun yang bunuh diri di NTT terjadi karena adanya pengabaian atas amanah konstitusi soal pembiayaan pendidikan,” kata Retno.

Tak Tersentuh Bansos

Kematian YBR juga menguak sistem pendataan bantuan sosial (bansos) belum sepenuhnya baik. Keluarga anak itu benar-benar tidak terdata dan belum pernah menerima bansos, padahal kehidupannya cukup miskin.

“Orang tua almarhum YBR memang belum pernah terdata sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga selama ini tidak menerima bantuan sosial,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Kementerian Sosial langsung menurunkan tim untuk melakukan asesmen langsung kondisi keluarga YBR, termasuk sang nenek yang selama ini menjadi pengasuhnya setelah bocah itu tewas bunuh diri.

“Harapannya, keluarga almarhum YBR dan neneknya bisa segera masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sehingga berhak menerima bantuan ke depan,” kata Gus Ipul.

Ipul mengakui ketidaktepatan sasaran bansos masih menjadi persoalan nasional. Menurutnya, dari total bansos yang disalurkan sepanjang 2024 hingga 2025, sekitar 45% masih belum tepat sasaran, sehingga terus berupaya diperbaiki datanya.

Dari 35 juta data penerima bansos yang harus diverifikasi, baru 12 juta warga yang telah tervalidasi. Sementara sisanya masih menunggu proses pengecekan langsung di lapangan.

“Masih ada jutaan data yang harus kami verifikasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengaku kasus YBR bunuh diri bukti kegagalan pemerintah dalam melindungi anak dari keluarga miskin. Dia turut mengkritik Pemkab Ngada yang dinilai lamban merespons persoalan dihadapi YBR.

"Ini alarm bagi kita untuk serius mengurus masalah seperti ini. Pranata sosial, agama, dan budaya kita gagal sampai ada anak meninggal karena miskin," ujar Melki.

Kehidupan YBR

YBR ditemukan tewas gantung diri di pohon cengkih dalam kebun milik neneknya di Karadhara, Dusun IV, Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT, pada Kamis (29/1/2026). Sebelumnya dia meminta uang untuk kebutuhan sekolah berupa beli buku dan pulpen, tetapi sang ibu Maria Goreti Te'a (47) yang hidup miskin tidak bisa menyanggupinya.

Sebelum mengakhiri hidup, YBR yang selama ini tinggal di rumah neneknya Welumina Nenu (80) meninggalkan sepucuk surat yang ditulis dalam Bahasa Bajawa kepada ibunya, isinya sebagai berikut:

Kertas tii mama reti (Surat untuk mama Reti)

Mama galo zee (Mama pelit sekali)

Mama molo ja’o galo mata mae rita ee mama (Mama baik sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis)

Mama jao galo mata mae woe rita ne’e gae ngao ee (Mama kalau saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya)

Molo mama (Selamat tinggal mama)

Selama hidupnya, YBR tumbuh dalam kondisi keluarga rentan, tanpa pendampingan orang tua yang utuh, dan jauh dari jangkauan bantuan pemerintah. Sang ayah sudah berpisah dari ibunya sejak YBR dalam kandungan.

Sebagai orang tua tunggal, Maria Goreti banting tulang bekerja serabutan memenuhi kebutuhan keluarga. Dia memiliki lima anak, termasuk YBR. Kemiskinan membuat tiga anaknya putus sekolah karena ketiadaan biaya.

YBR sejak usia 1 tahun dan 7 bulan tinggal dan diasuh oleh neneknya Welumina yang rumahnya terpisah dari sang ibu. Dia berupaya memenuhi kebutuhan cucunya meski kehidupannya tak kalah melarat.

“Kami selalu berusaha penuhi (kebutuhan) semampu kami,” ujar Welumina, Selasa (3/2/2026).

Bersama nenek, YBR tinggal di rumah pondok yang sangat sederhana di lingkungan terpencil Desa Nenowea dengan ekonomi yang amat terbatas.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Welumina berjualan sayur hingga kayu bakar. YBR sehari-hari sering membantu neneknya.

Ketiadaan biaya membuat YBR sempat enggan sekolah. Terakhir, dia menjumpai ibunya untuk meminta uang membeli buku dan pulpen, sebelum mengakhiri hidup dengan tragis.

Polisi sudah menutup penyelidikan kasus kematian YBR karena tidak menemukan unsur pidana, termasuk soal perundungan bullying. Bocah itu dipastikan bunuh diri karena faktor ekonomi keluarga.

Meski demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap sekolah YBR memungut iuran Rp 1,22 juta per siswa per tahun. Namun, belum bisa dipastikan aksi bunuh diri dengan kebijakan penarikan iuran hasil kesepakatan antara sekolah dan komite sekolah itu.

Tren Anak Bunuh Diri

Kematian YBR menambah daftar kasus anak bunuh diri di Indonesia. Sebelumnya, pada Minggu (26/5/2024), seorang berinisial IPY berusia 5 tahun ditemukan tewas bunuh diri bersama kakaknya IKS (31) setelah melompat dari Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Kabupaten Badung, Bali.

Polisi menyebutkan kakak beradik yatim piatu itu terlilit masalah ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga diduga kuat memilih mengakhiri hidupnya karena sudah putus asa dengan kehidupan.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Jumat (5/9/2025). Seorang ibu berinisial EN (34) bersama dua anaknya, AA (11) dan AAP yang baru 11 bulan, mengakhiri hidup karena tak kuat lagi hidup miskin dan terlilit utang.

Sebelum meninggal, EN sempat menulis surat ungkapan isi hatinya dan diletakkan di dinding rumahnya. Dalam surat itu, dia juga mengungkapkan kekecewaan kepada suami yang tidak menafkahinya dan tidak kuat lagi dikucilkan oleh lingkungan.

“Saya sudah lelah lahir batin, saya sudah tidak kuat menjalani hidup seperti ini. Saya lelah hidup terus-terusan terlilit utang yang tidak ada habisnya, malah semakin hari semakin bertambah. Padahal, saya tidak tahu utang kepada siapa saja, berapa jumlahnya, atau utang dari mana,” tulisnya.

Menurut data KPAI, sedikitnya ada 118 kasus anak bunuh diri di Indonesia sejak 2023 hingga awal 2026. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan perkara anak bunuh diri tertinggi di Asia Tenggara.

Pada 2023, KPAI mencatat ada 46 kasus anak mengakhiri hidupnya. Kemudian pada 2024, tercatat 43 anak. Pada 2025, jumlah anak bunuh diri ada 26 kasus. Sementara selama Januari 2026, ada tiga anak yang mengakhiri hidupnya.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini mengatakan secara angka, kasus bunuh diri anak di Indonesia memang menunjukkan tren penurunan, tetapi tetap saja masih tinggi apabila melihat statistik dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini tidak bisa kita normalisasi, secara garis besar Indonesia berada pada kondisi yang darurat anak mengakhiri hidup," ujar Diyah.

Diyah menjelaskan, berdasarkan kajian KPAI, terdapat sejumlah faktor yang kerap menyertai kasus anak mengakhiri hidup. Faktor tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kondisi keluarga.

“Kajian kami di KPAI, penyebab anak mengakhiri hidup itu faktor utamanya pertama bullying, kedua pengasuhan, ketiga faktor ekonomi, dan keempat faktor asmara,” kata Diyah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan kasus YBR bunuh diri menjadi pengingat pentingnya memberikan perhatian psikososial yang berkelanjutan dalam perlindungan anak.

Menurutnya, kondisi emosional anak dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Karena itu, negara, sekolah, dan orang tua perlu menghadirkan ruang yang aman agar anak merasa didengar dan dihargai.

“Dukungan biaya pendidikan penting, tetapi pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif jauh lebih menentukan bagi anak,” ujar Atip.

 Reporter: Chandra Adi Nurwidya, Albertus Pepi Kurniawan, Andrew Tito.