WFH Jurus Hemat di Tengah Perang

Menurut JK, upaya yang lebih efektif untuk menekan konsumsi BBM adalah dengan mendorong penggunaan transportasi umum bagi para pekerja, dibandingkan membatasi aktivitas kerja di kantor.

“Untuk mengurangi penggunaan BBM sebenarnya cukup dengan mendorong pegawai dan karyawan menggunakan kendaraan umum ketika berangkat kerja,” katanya.

Meski mengakui kebijakan WFH dapat menurunkan mobilitas kendaraan, JK juga mengingatkan adanya risiko lain yang perlu dipertimbangkan, yakni potensi penurunan produktivitas kerja serta kualitas pelayanan publik.

Refocusing Anggaran

Selain penerapan WFH, untuk memperkuat upaya penghematan energi, pemerintah melanjutkan kebijakan fokus ulang atau refocusing anggaran yang telah dimulai sejak awal 2026. Program ini diperkirakan bisa menghemat uang negara sekitar Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Airlangga mengatakan dana dari program yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, hingga kegiatan seremonial, akan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran.

Airlangga menegaskan kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi dan antisipasi terhadap perkembangan serta dinamika global, sekaligus memanfaatkan momentum untuk melakukan transformasi dan perubahan. Masyarakat diminta tetap tenang karena kondisi perekonomian nasional masih stabil.

"Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap positif," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi anggaran negara tetap berkelanjutan dan terkendali, bahkan di tengah tekanan global. Ia memastikan Kementerian Keuangan terus menjaga kesinambungan anggaran dan masih memiliki ruang untuk memberikan bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia, meskipun harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barel hingga akhir tahun.

"Anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali. Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir," ucap Purbaya.

Percepat Mandatori B-50

Pemerintah juga mempercepat implementasi program mandatori biodiesel B-50, yaitu bahan bakar yang mengandung campuran 50% biodiesel dan 50% bahan bakar fosil. Kewajiban mencampurkan 50% biodiesel dan 50% bahan bakar fosil dalam bahan bakar ini akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM yang semakin mahal sejak meletusnya perang di Timur Tengah, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dalam negeri. Dengan mengoptimalkan penggunaan biofuel, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem energi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Selain itu, kebijakan B-50 juga diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional dan memperkuat sektor pertanian, mengingat bahan bakar ini akan diproduksi dari kelapa sawit, salah satu komoditas unggulan Indonesia.

Airlangga mengatakan PT Pertamina telah siap untuk menjalankan proses blending atau pencampuran bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, penerapan B-50 diperkirakan mampu menekan konsumsi BBM berbasis fosil, seperti solar, hingga lebih dari 4 juta kiloliter atau setara Rp 48 triliun dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun, sekaligus menghemat subsidi BBM.

“Dengan implementasi B-50 maka insyaallah tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar. Jadi ini menjadi kabar baik,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian harga energi global. Indonesia diklaim akan surplus solar.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pemerintah memanfaatkan dinamika global yang terjadi untuk mempercepat berbagai kebijakan dan investasi di sektor energi bersih.

“Kita pun mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan, policy, dan juga dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable atau energi baru terbarukan, seperti geotermal, solar untuk elektrifikasi, hidro, dan lain-lainnya,” ujarnya.

Rosan menambahkan, langkah tersebut disusun secara komprehensif untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang, dengan harapan memberikan dampak positif terhadap energi nasional ke depan.