Pemerintah Diminta Fokus pada Reindustrialisasi

Jakarta - Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Rembuk Nasional 2016, Hendri Saparini, meminta pemerintah agar fokus pada upaya reindustrialisasi sebagai komponen potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.

"Kami mengambil topik reindustrialisasi di Indonesia karena itu yang menjadi permasalahan utama kita saat ini. Dahulu, kita memiliki industri yang kompetitif dengan share besar terhadap PDB dan ekspor, namun sekarang sektor industri cenderung menurun," kata Hendri di Jakarta, Senin (24/10).

Kontribusi sektor pengolahan atau manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melemah, yakni berkisar 20%, padahal pada 2001 sempat mencapai 29%. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,5% pada 2011-2015, ekspor manufaktur Indonesia menjadi yang terendah di Asean pada 2014, yakni 40% dari total komoditas ekspor.

Indonesia pun kalah dengan negara tetangga. Thailand tertinggi mencapai 73%, disusul Vietnam 72%, dan Malaysia 62%.

Berdasarkan hasil diskusi antara para pemangku kepentingan dalam acara yang diselenggarakan untuk memperingati dua tahun pemerintahan Jokowi-JK itu pun dihasilkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan peran sektor industri di Tanah Air.

Pertama, pemerintah diminta untuk memilih strategi industri prioritas berdasarkan sektor-sektor unggulan supaya perencanaan SDM dapat lebih terfokus.

Kedua, melanjutkan penyederhanaan perizinan. Pasalnya, proses perizinan yang masih parsial dirasa merugikan pelaku usaha. "Misalnya perizinan hotel ternyata izinnya sendiri mulai dari lift hingga domisili, itu pun harus diperpanjang setiap tahun, padahal hotelnya bisa beroperasi puluhan tahun," ujar Hendri.

Ketiga, perlu ada perbaikan tarif untuk mewujudkan daya saing. Keempat, perlunya infrastruktur pendukung reindustrialisasi yang mendekati sumber energi. Dalam hal ini, pemerintah harus berani membangun pusat-pusat industri selain di Jawa dan Bali.

Kelima, pengembangan SDM yang lebih terencana karena selama ini pengelolaan SDM tidak pernah memperhatikan kebutuhan pasar. Keenam, menyediakan pembiayaan industrialisasi dari sektor perbankan maupun nonbank.

"APBN tidak hanya tentang alokasi anggaran, tetapi juga kebijakan pajak. Kebijakan pajak tidak bisa hanya dianggap sebagai sumber pendapatan negara melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus cermat menentukan sektor mana yang harus dipajaki rendah dan tinggi," tutur Hendri.

Ketujuh, mengarusutamakan pertanian baik untuk mendukung industri maupun ketahanan pangan. Kedelapan, sinergi antara BUMN, UMKM, dan swasta. Selain menunjukkan peran melalui keterlibatan BUMN, negara juga harus hadir lewat berbagai kebijakan untuk mengatur pasar sehingga industri Indonesia lebih berdaya saing.