Logo BeritaSatu

Desa di Indonesia Belum Prioritaskan Penggunaan Lahan Berkelanjutan

Kamis, 11 Februari 2021 | 20:08 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Climate Policy Initiative (CPI) merekomendasikan sebuah indeks penggunaan lahan berkelanjutan yang dikembangkan dari indeks pembangunan desa sebelumnya, dengan sebutan Indeks Desa Membangun Plus (IDM+). Reformasi indeks pembangunan desa ini diharapkan dapat digunakan desa di seluruh Indonesia untuk memperhitungkan indikator pembangunan berkelanjutan yang lebih baik, meskipun memiliki karakteristik sumber daya alam berbeda. Selain itu, IDM+ juga dapat menjadi dasar penggunaan instrumen transfer fiskal baru, demi mendorong desa di Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Kenyataannya, desa-desa di Indonesia belum memprioritaskan program penggunaan lahan berkelanjutan, bahkan di daerah-daerah yang sebenarnya sangat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan hijau,” kata Associate Director CPI Indonesia, Tiza Mafira, Kamis (11/2/2021).

Setidaknya, jelas dia, ada tiga hal yang mendasari rekomendasi CPI tentang penggunaan IDM+ untuk indikator pembangunan pedesaan di Indonesia yang berkelanjutan. Pertama, indikator pembangunan dan alat evaluasi yang ada saat ini tidak memadai untuk menyelaraskan tujuan-tujuan kelestarian lingkungan ke tingkat desa.

“Indikator evaluasi yang dibuat pemerintah pusat untuk diterapkan di desa tidak dapat mengukur kinerja lingkungan desa secara holistik, karena lebih menitikberatkan pengukuran aspek sosial ekonomi dan ketahanan bencana. Sedangkan ada aspek-aspek kualitas lingkungan yang tidak ada, misalnya terkait ketahanan pangan dan energi terbarukan,” pungkasnya.

Kedua, belum ada mekanisme evaluasi indikator lingkungan yang berujung pada insentif fiskal bagi yang berkinerja baik. “Dalam beberapa tahun belakangan sudah mulai muncul kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi. Sudah saatnya desa juga dilibatkan dalam skema ini,” ucap Tiza.

Ketiga, mekanisme transfer fiskal baru perlu didasarkan pada indikator ekologi yang dapat diterapkan secara universal di semua daerah, tetapi tanpa disrupsi birokrasi. Adapun Desa di Indonesia sangat beragam, mencerminkan berbagai kondisi ekonomi, sumber daya dan topografi. Oleh karena itu, penerapan mekanisme transfer fiskal ekologis baru membutuhkan indikator ekologi yang dapat diterapkan di semua wilayah. “Transfer fiskal yang berkeadilan berdasarkan indikator ekologi harus mampu menyerap perbedaan sumber daya alam, topografi, cuaca, kondisi hutan atau wilayah laut, dan kegiatan pertanian,” kata Tiza.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

OJK Cabut Izin Usaha Wanaartha Life

OJK resmi mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life/PT WAL.

EKONOMI | 5 Desember 2022

ESG Tingkatkan Performa Grup ANJ

PT ANJ sudah mempraktekkan responsible development dan pemberdayaan sosial di semua lini bisnisnya yang tersebar di Sumatra, Kalimantan dan Papua.

EKONOMI | 5 Desember 2022

Apindo Harapkan BI Tidak Lagi Naikkan Suku Bunga Acuan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap Bank Indonesia (BI) tidak lagi menaikan suku bunga acuan.

EKONOMI | 5 Desember 2022

Ini Cara Daftar Serta Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN

Kementerian BUMN membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari BUMN melalui program Rekrutmen Bersama BUMN 2022.

EKONOMI | 5 Desember 2022

Ketum Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi 2023 Tumbuh 5%

Hariyadi mengatakan, Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 antara 5,15% hingga 5,65%.

EKONOMI | 5 Desember 2022

BI Prediksi The Fed Kerek Suku Bunga di Level 6 Persen

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menilai tren suku bunga tinggi The Fed masih akan terjadi pada tahun depan dengan rentang waktu yang cukup lama.

EKONOMI | 5 Desember 2022

Apindo: Permenaker 18/2022 Bisa Tingkatkan Risiko PHK

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menilai Permenaker 18/2022 bisa memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyusutan lapangan kerja.

EKONOMI | 5 Desember 2022

Apexindo Kantongi Kontrak Baru dari PGE Rp 240 Miliar

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) meraih kontrak baru Rp 240 miliar untuk proyek pengeboran panas bumi dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

EKONOMI | 5 Desember 2022

Kenaikan Suku Bunga The Fed Dorong Penguatan Dolar AS

Fenomena sangat kuatnya dolar AS memberikan tekanan pelemahan atau depresiasi mata uang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

EKONOMI | 5 Desember 2022

Indef: Tahun Politik Berpotensi Ganggu Stabilitas Ekonomi

Tauhid memperingatkan tahun politik dan gejolak global di tahun depan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri.

EKONOMI | 5 Desember 2022


TAG POPULER

# Erupsi Semeru


# Rizky Febian


# Bahlil Lahadalia


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
OJK Cabut Izin Usaha Wanaartha Life

OJK Cabut Izin Usaha Wanaartha Life

EKONOMI | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE