Disinsentif Industri Sawit Harus Diperbaiki, Ini Saran LPEM UI

Jakarta, Beritasatu.com - Peningkatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dapat menyelamatkan petani sawit dari anjloknya harga tandan buah segar (TBS). Namun kebijakan disinsentif bagi industri dalam mendorong ekspor, harus diperbaiki, dan sebagian di antaranya dihapuskan.

"Indonesia memerlukan peningkatan ekspor sawit besar untuk mendorong kesejahteraan petani, khususnya petani swadaya," ujar Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Eugenia Mardanugraha dalam diskusi virtual "Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya" di Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Selasa (2/8/2022).

Melalui estimasi ekonometrika, dalam studinya bertajuk Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya, LPEM UI melakukan simulasi untuk mengetahui seberapa besar peningkatan ekspor perlu dilakukan, agar tangki penyimpanan segera kosong dan harga TBS petani kembali pulih. Salah satu di antaranya menunjukkan besarnya ekspor yang diperlukan untuk meningkatkan harga TBS dari Rp 861 (asumsi harga petani swadaya per 9 Juli) menjadi setara harga pokok penjualan senilai Rp 2.250 per kilogram, butuh peningkatan ekspor sebesar 1.740% atau 17 kali lipat.

Baca Juga: Jokowi Temui Petani Sawit dan Hadiri Harganas di Sumut

Sementara kajian lapangan menjumpai para petani swadaya di Riau dan Kalimantan Barat, mendapati jika harga pokok penjualan ideal TBS adalah Rp 2.000 per kilogram. Untuk mencapai harga tersebut, diperlukan peningkatan ekspor minimal 200% dari tingkat ekspor saat ini (per April 2022).

Kemampuan Indonesia meningkatkan ekspor sangat terbuka, karena berdasarkan besaran ekspor bulanan sejak Januari 2014 hingga April tahun ini, diketahui ekspor sawit berada pada interval 1 juta sampai 4,3 juta ton per bulan.

Dia mengatakan untuk mendukung ekspor CPO, para peneliti menyarankan pemerintah mengurai hambatan ekspor. Kebijakan pengendalian harga minyak goreng jangan sampai mendistorsi pasar dan merugikan pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, termasuk masyarakat dan petani swadaya. "Saat ini biaya-biaya untuk melakukan ekspor CPO masih sangat tinggi," kata Eugenia.

Menurutnya, bila pungutan ekspor ditetapkan menggunakan harga referensi akurat serta adaptif dengan dinamika pasar, dapat mendorong perusahaan meningkatkan ekspor. "Tentunya dengan terlebih dulu memenuhi kebutuhan di dalam negeri," kata dia.

Pihaknya berpandangan jika instrumen ini berfungsi baik, maka kebijakan seperti domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), harga eceran tertinggi (HET) serta flush out semestinya dihapuskan.

Sementara kebijakan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng dinilai Eugenia mendistorsi pasar, karena minyak goreng dijual lebih rendah dari harga keekonomiannya. "Akibatnya justru terjadi kelangkaan karena aksi spekulan yang membeli lebih banyak dari kebutuhan, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan, serta praktik penyelundupan."

Baca Juga: Bertemu Li, Jokowi Apresiasi Tiongkok Tingkatkan Impor CPO

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendongkrak harga TBS petani yakni peningkatan ekspor CPO berserta produk turunannya.

Menurut Joko, penyebab banyaknya instrumen ekspor CPO adalah persoalan meningkatnya harga minyak goreng di dalam negeri. Padahal, kata Joko, total konsumsi minyak goreng di dalam negeri dalam setahun hanya 2,5 juta ton saja. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produksi CPO. "Tapi kenapa yang persoalan 2,5 juta ton ini bisa berkepanjangan? Ya, karena ada kebijakan yang tidak tepat," kata Joko.