13 SPPG di Malang Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene

Kamis, 2 Oktober 2025 | 09:54 WIB

Penulis: Putu Ayu Pratama Sugiyo | Editor: HP

URL berhasil di salin.

Belasan SPPG di Kota Malang belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). (Beritasatu.com/Putu Ayu Pratama Sugiyo)

Malang, Beritasatu.com - Di Kota Malang, Jawa Timur, belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menghadapi kendala perizinan. Hingga akhir September 2025, tercatat ada 13 SPPG yang belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), sebuah syarat penting untuk menjamin kelayakan sanitasi dan keamanan makanan bagi siswa.

Koordinator Satuan Pendidikan Pelaksana Intervensi (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah mengakui seluruh SPPG tersebut masih dalam proses pengajuan izin.

“Dari 13 SPPG, semuanya belum mengantongi SLHS. Saat ini masih dalam proses pengajuan,” jelas Athoillah, Kamis (2/10/2025).

Kepala BGN: Presiden Prabowo Minta Standar SPPG MBG Cepat Diperbaiki

SLHS merupakan sertifikat yang menjamin kebersihan dan standar higienis dalam pengelolaan makanan. Tanpa sertifikat ini, ada risiko terjadinya keracunan maupun gangguan kesehatan pada siswa yang menerima distribusi makanan.

Meski demikian, Athoillah menegaskan, semua proses tetap mengikuti standard operating procedure (SOP) yang berlaku.

Ia berkomitmen untuk mempercepat pengurusan SLHS, termasuk dengan berkoordinasi langsung bersama wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

“Kami akan mempercepat proses SLHS dan berkoordinasi dengan Pak Wali,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan proses pengurusan SLHS dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Selama menunggu izin terbit, distribusi makanan dari SPPG tetap mengacu pada standar operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah mitigasi risiko.

“Insyaallah aman. Kami selalu mengikuti SOP dari Badan Gizi Nasional,” terang Athoillah.

Kepala BGN Sebut Kasus Keracunan MBG karena Dapur SPPG Tak Patuhi SOP

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga memastikan proses pengajuan SLHS terus berjalan dan pengawasan tetap dilakukan secara ketat.

“Saya sudah cek langsung sampel salah satu SPPG, prosesnya sesuai SOP. Tidak perlu cemas. Pengawasan juga melibatkan Koordinator Wilayah SPPI,” ujar Wahyu.

Dengan adanya percepatan proses perizinan ini, diharapkan dalam waktu dekat seluruh SPPG di Malang dapat mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi, sehingga kualitas dan keamanan pangan bagi siswa tetap terjamin.