Isu Politik dan Hukum Terkini: Jokowi Tanggapi Daftar OCCRP 2024 hingga KPK Siapkan Bukti Kuat Keterlibatan Hasto dalam Kasus Harun Masiku

Jakarta, Beritasatu.com -  Isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com sepanjang Selasa (31/12/2024) diisi dengan kabar mengenai Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti konkret.

Selain itu, ada juga kabar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang siap menyajikan bukti-bukti yang akan membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sulit mengelak saat diperiksa dalam kasus dugaan siap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Berikut isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com, Selasa (31/12/2024).

1. Respons Jokowi Soal Masuk Daftar OCCRP 2024: Yang Dikorupsi Apa? Dibuktikan Saja!
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara terkait namanya yang masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti konkret.

“Ya terkorup, terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

2. Golkar Kaji Opsi Pilkada Tak Harus Pemilihan Langsung
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia masih mempertimbangkan opsi lain terhadap perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang disebut memakan biaya tinggi.

Bahlil menyebut Partai Golkar mengkaji sistem pilkada yang terbaik bagi semua pihak, termasuk jika ada pertimbangan tak harus dilakukan pemilihan langsung.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara “Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar”, di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa (31/12/2024).

"Bahwa pemilihan presiden itu secara langsung dan itu enggak mungkin kita ubah. Kalau pemilihan gubernur dan bupati itu dilakukan secara demokratis. Untuk itu, kita mencari bentuknya, modelnya seperti apa," katanya.

3. PSI: Publikasi OCCRP Soal Jokowi Adalah Suara Barisan Sakit Hati
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin korup di dunia mencerminkan suara barisan sakit hati. PSI menilai barisan sakit hati yang memobilisasi suara saat OCCRP membuka ke publik terkait nominasi  Corrupt Person of The Year pada 5 Desember lalu.

"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan pada pilpres. Ada jejak digital OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year  sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," ujar Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Menurut Andy, secara metodologis, publikasi OCCRP tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," tegas mantan jurnalis tersebut.

4. Kapolri Ungkap Alasan Sentimen Negatif Netizen kepada Polisi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap alasan sentimen netizen ke polisi mayoritas bernada negatif. Hal tersebut ia sampaikan dalam rilis akhir tahun Mabes Polri pada Selasa (31/12/2024).

"Evaluasi terhadap kinerja Polri kami lakukan melalui berbagai cara, termasuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap sentimen pada media sosial," ujarnya kepada wartawan Selasa (31/12/2024).

Listyo memerinci, sepanjang 2024, ada 7.128.944 interaksi netizen yang membahas polisi melalui platform Twitter hingga Tiktok.

Mayoritas interaksi tersebut bernada negatif ke polisi. Interaksi tersebut mencapai angka hingga 46% dari total interaksi.

5. KPK Siapkan Bukti Keterlibatan Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku, Tak Bakal Bisa Mengelak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menyajikan bukti-bukti yang akan membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sulit mengelak saat diperiksa dalam kasus dugaan siap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Diketahui, Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan kasus tersebut. Namun, lembaga antikorupsi itu tetap tak mempermasalahkan jika elite PDIP itu tetap mengelak.

"Mengelak walaupun jadi tersangka itu diperbolehkan atau dipersilakan, berbohong itu silakan, hak ingkar betul. Namun, tetap kita harus menyajikan informasi atau dokumen atau keterangan yang kita miliki, sehingga yang bersangkutan itu tidak bisa lagi mengelak," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com didominasi mengenai kabar Jokowi yang disebut masuk dalam daftar OCCRP 2024. Namun, Jokowi menanggapi dengan santai tuduhan itu dan meminta bukti konkret.