ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

DPR Dorong Lembaga Penyiaran Publik Bangun Narasi Kebangsaan

Rabu, 25 Agustus 2021 | 16:59 WIB
CP
CP
Penulis: Carlos KY Paath | Editor: PAAT
Acara peluncuran buku berjudul “Atas Nama Publik: Transformasi Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Layanan Publik Multiplatform” sekaligus Diskusi Publik bertajuk “Dekrit Pencerdasan Bangsa”.
Acara peluncuran buku berjudul “Atas Nama Publik: Transformasi Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Layanan Publik Multiplatform” sekaligus Diskusi Publik bertajuk “Dekrit Pencerdasan Bangsa”. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – DPR mendorong lembaga penyiaran publik (LPP) membangun narasi kebangsaan. Sebab, LPP memiliki peran penting untuk menjernihkan informasi di ruang publik. Selain itu juga dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya dalam peluncuran buku berjudul "Atas Nama Publik: Transformasi Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Layanan Publik Multiplatform" sekaligus diskusi bertajuk "Dekrit Pencerdasan Bangsa" di Media Center DPR, Jakarta, Rabu (28/5/2021).

"Saya dukung buku ini, tetapi dia harus jadi movement atau gerakan. Kita bangun bersama narasi kebangsaan. Untuk menjernihkan informasi maupun mencerdaskan bangsa," kata politikus Partai Nasdem tersebut.

Menurut Willy, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri atas beragam suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Willy menyatakan sudah menjadi tugas LPP untuk menyiarkan narasi kebangsaan yang menyatukan.

ADVERTISEMENT

Buku itu ditulis Anggota Dewan Pengawas (Dewas) RRI Freddy Ndolu. Selain Willy dan Freddy, hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut, yakni Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muklis Basri, Anggota Dewan Pers Asep Setiawan, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Bertindak sebagai moderator jurnalis senior Erwin Syahfutra Siregar.

Pada kesempatan itu, Muklis menyambut baik kehadiran buku tersebut. Namun, Muklis berpesan agar sebelum mendorong dekret pencerdasan bangsa, perlu seluruh komponen membenahi LPP, khususnya RRI secara internal.

"Pesan saya kepada seluruh LPP RRI, benahi dulu internal, jangan ribut pada momentum tertentu saja," ujar Muklis.

Sementara itu, Asep mendukung LPP RRI bertransformasi menjadi media layanan publik multiplatform. Namun, menurut Asep, cara menyampaikan informasi saat ini tentu perlu mengikuti tuntutan zaman.

"Substansi jurnalistik dengan menyampaikan informasi melalui media massa tidak akan pernah berubah. Membangun Indonesia, tetapi teknologi untuk men-deliver news berubah, kita sekarang menulis pakai gadget. Jadi substansi tidak berubah, hanya caranya berubah," ujar Asep.

Margarito turut memberikan masukan, yakni RRI harus berani berbicara berbeda dengan pemerintah. "Buku ini secercah harapan jika tidak bisa mengubah dunia, paling tidak Indonesia, di titik inilah saya mencoba mengapresasi lahirnya buku ini," kata Margarito.

Freddy mengatakan buku yang ditulisnya merupakan pemacu semangat untuk seluruh jurnalis di Tanah Air dapat terus berkarya. Sebab, menurut Freddy, peran jurnalis sangat penting, yakni sebagai penjaga demokrasi.

"RRI sekali lagi jangan dilihat sebagai radio lagi, karena semua sudah terkorvengensi. Ini semacam provokasi pemikiran, wartawan tugasnya mengedukasi dan menginformasikan. Saya kira negara perlu memberikan satu payung hukum tegas berbentuk dekret pencerdasan bangsa," kata Freddy.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

200.000 Anak Terpapar Judol, DPR Desak Pemerintah Bertindak

200.000 Anak Terpapar Judol, DPR Desak Pemerintah Bertindak

NASIONAL
DPR Tegaskan Putusan MK Tak Hentikan Proyek IKN

DPR Tegaskan Putusan MK Tak Hentikan Proyek IKN

NASIONAL
Politik-Hukum: Harta Prabowo Rp 2 T hingga Pembubaran Film Pesta Babi

Politik-Hukum: Harta Prabowo Rp 2 T hingga Pembubaran Film Pesta Babi

NASIONAL
Puan Minta Pengawasan WNA Diperketat Cegah Indonesia Jadi Basis Judol

Puan Minta Pengawasan WNA Diperketat Cegah Indonesia Jadi Basis Judol

NASIONAL
DPR Tindak Lanjuti Polemik Pembubaran Paksa Nobar Film Pesta Babi

DPR Tindak Lanjuti Polemik Pembubaran Paksa Nobar Film Pesta Babi

NASIONAL
Puan Akui Pembahasan Revisi UU Pemilu 2029 Makin Mepet

Puan Akui Pembahasan Revisi UU Pemilu 2029 Makin Mepet

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon