Harga Ayam dan Telur Dijaga lewat MBG-SPPG, Peternak Diuntungkan

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga ayam dan telur di tingkat konsumen melalui kolaborasi strategis antara program makan bergizi gratis (MBG) dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Kebijakan ini sekaligus menjamin kesejahteraan peternak rakyat serta mencukupi kebutuhan gizi masyarakat.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) Andriko Noto Susanto menegaskan pentingnya pengawasan harga dari sisi hulu hingga hilir. Pemerintah kini mendorong business matching antara peternak ayam ras dengan SPPG guna menyerap hasil produksi secara lebih optimal.

“Melalui business matching antara peternak dan SPPG, pemerintah berharap bisa menyerap hasil peternak rakyat lebih optimal,” ujar Andriko, Rabu (18/6/2025).

Untuk mempercepat penyerapan, Bapanas menginstruksikan pelaksanaan business matching berbasis data yang akurat. Proses ini dimulai dari pemetaan data peternak dan SPPG di setiap provinsi, terutama di daerah sentra produksi ayam dan telur.

“Saat ini diperlukan pemetaan data peternak dan SPPG, serta pelaksanaan business matching antara SPPG dan produsen atau peternak di daerah sentra,” lanjut Andriko.

Langkah ini sekaligus menekan potensi fluktuasi harga di tingkat produsen. Selain itu, memastikan pasokan pangan bergizi bagi pelajar dan masyarakat dalam program MBG.

Tak hanya ayam dan telur, Bapanas juga menggencarkan langkah nyata untuk menjaga harga dan pasokan beras nasional melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Sepanjang 2025, total penyaluran SPHP ditargetkan mencapai 1,318 juta ton beras.

Pada periode Juni hingga Juli 2025, pemerintah memproyeksikan penyaluran sebanyak 150.000 ton beras SPHP, terutama untuk menstabilkan harga di wilayah Indonesia bagian timur yang kerap mengalami gejolak harga.

“Penyaluran SPHP akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Andriko saat Rakor Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (16/6/2025).

Kolaborasi dengan koperasi desa dinilai strategis untuk memperkuat pengawasan dan efisiensi distribusi pangan hingga ke daerah pelosok.

Melalui sinergi antara MBG, SPPG, dan distribusi SPHP, pemerintah berharap dapat menjaga harga pangan yang wajar, menjamin kesejahteraan peternak, serta memastikan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

Program ini menjadi bukti nyata, kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada harga, tetapi juga pada keberlanjutan produksi dan peningkatan kualitas konsumsi rakyat Indonesia.