Inflasi RI 1,9 Persen, Sri Mulyani Sebut Terendah di G20 dan ASEAN

Jakarta, Beritasatu.com — Inflasi Indonesia hingga pertengahan tahun 2025 tercatat hanya 1,9 persen secara tahunan (year on year). Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat inflasi terendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian tersebut mencerminkan stabilitas ekonomi domestik yang tetap terjaga meski tekanan global semakin kuat.

“Inflasi sampai dengan Juni tercatat 1,9 persen. Ini juga merupakan inflasi terendah di antara G20 dan ASEAN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna ke-21 DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Sri Mulyani menegaskan, inflasi yang rendah menandakan efektivitas koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Hal ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Capaian ini pun diraih di tengah tantangan global yang tidak mudah. Fragmentasi geopolitik, konflik bersenjata, hingga gejolak harga komoditas energi dan pangan telah menekan banyak negara. Namun, Indonesia mampu menjaga perekonomian tetap tangguh berkat sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif.

Selain inflasi yang terjaga, nilai tukar rupiah juga menunjukkan tren penguatan signifikan setelah sempat melemah pada awal tahun. “Nilai tukar rupiah membaik signifikan setelah sempat menyentuh angka Rp 16.943 per dolar pada tanggal 10 April 2025 dan kembali pada kisaran Rp 16.200 per dolar AS di akhir semester I,” tambahnya.

Menurut Sri Mulyani, penguatan rupiah mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fondasi ekonomi Indonesia yang kuat. Pemerintah berkomitmen terus menjaga kepercayaan ini dengan menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan responsif terhadap dinamika global yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi melalui sinergi lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun otoritas fiskal dan moneter agar pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga hingga akhir tahun 2025. Stabilitas ini, kata Sri Mulyani, akan menjadi pijakan penting bagi penguatan ekonomi Indonesia menuju 2026.