Impor Pakaian Bekas Ilegal Perparah Masalah Sampah Tekstil

Rabu, 5 November 2025 | 07:01 WIB

Penulis: Chesa Andini Saputra | Editor: HE

URL berhasil di salin.

Pakaian bekas impor yang dijual dalam partai besar di Pasar Senen, Jakarta Pusat, 16 Juli 2024. (Beritasatu.com/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya impor pakaian bekas ilegal dinilai menimbulkan dampak serius terhadap industri tekstil dalam negeri dan juga lingkungan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan peredaran pakaian bekas ilegal tidak hanya menggerus pasar domestik, tetapi juga memicu timbunan limbah tekstil yang sulit diurai.

“Adanya impor baju bekas ini selain menggerus pasar domestik, juga tentunya kita lihat, dalam sekali impor baju bekas, mereka mengimpor katakanlah ratusan pieces. Kemudian mereka hanya menjual beberapa saja. Mereka mengakunya kurang lebih 20% baju yang diimpor itu, sisanya yang tidak terjual akan menjadi sampah,” ujar Esther kepada Beritasatu.com, baru-baru ini.

DPR Dorong Exit Strategy bagi Pedagang Pakaian Bekas Impor Ilegal

Esther menjelaskan, pakaian bekas yang tidak laku dijual akan menumpuk di berbagai daerah dan sulit terurai secara alami karena sebagian besar berbahan sintetis. Kondisi ini memperparah persoalan sampah tekstil di Indonesia.

“Kalau sampah baju bekas ini makin menggunung, ini tidak bisa diurai oleh bakteri secara singkat, butuh waktu lama,” katanya.

Selain mencemari lingkungan, praktik impor ilegal tersebut juga mengancam tenaga kerja di sektor tekstil. Diungkapkan Esther, saat ini terdapat sekitar 520.000 pekerja pabrik tekstil yang berisiko terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan omzet industri dalam negeri.

Impor Pakaian Bekas Rugikan Negara, DPR Dukung Langkah Tegas Purbaya

Di sisi lain, karena bersifat ilegal, impor pakaian bekas tidak memberikan kontribusi pajak bagi negara. Ia pun mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan, terutama di berbagai pelabuhan yang rawan menjadi jalur masuk barang impor ilegal.

Pemerintah, kata Esther, dapat menindak tegas pelaku impor melalui sistem pelacakan (follow the actor), blacklist, dan pemberian denda besar agar menimbulkan efek jera.

“Selama ini pemain industri tekstil juga mengeluh, mereka istilahnya, mesin-mesinnya sudah diperbarui, barangnya juga enggak kalah, tetapi mereka tidak bisa menjual lebih murah,” ungkap Esther.