UU Cipta Kerja Berlaku, Investasi di Sektor Pertanian Berkembang dari Hulu sampai Hilir

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, berharap, sektor pertanian, peternakan dan perikanan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Kesinambungan pertumbuhan sangat penting karena sektor yang sangat erat dengan komoditas pangan tersebut banyak menyerap tenaga kerja sekitar 29 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Rosan optimistis sektor pertanian, peternakan dan perikanan akan terus bertumbuh seiring dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja. "Seharusnya setelah UU Cipta Kerja berlaku, investasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan juga pangan berkembang dari hulu ke hilir. Ketiga sektor tersebut bisa menjadi ujung tombak dan lokomotif dalam perekonomian nasional," kata Rosan.

Rosan mengatakan itu dalam acara konferensi pers terkait Kadin Indonesia akan menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima pada 18-19 November di Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Kadin untuk menggerakkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Ketua Pelaksana JFSS-5 Juan Permata Adoe, menjelaskan, JFSS merupakan wadah lintas sektoral swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, badan internasional, akademisi dan para petani untuk menampung dan menyusun langkah terbaik guna meningkatkan produktivitas pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan.

Untuk JFSS-5 ini, Kadin mengangkat tema "Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan dan Industri Pengolahan". Pertimbangannya, selain berdampak bagi kesehatan manusia, pandemic Covid-19 telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi global, tak terkecuali Indonesia.

"Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan," kata Juan dalam jumpa pers JFSS-5 dengan media massa nasional di Jakarta, Jumat (13/11).

Juan, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, mengatakan, sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, sektor pangan bisa menjadi salah satu tumpuan.

Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan meskipun perekonomian sedang krisis.

Bahkan, dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis karena bila pangan tidak tercukupi dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas. Terlebih, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan, Franky Oesman Widjaja, menambahkan, pertumbuhan sektor pertanian, termasuk pangan tetap tinggi pada saat sektor lain justru sedang menurun, sehingga perlu terus dikembangkan.

Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.

Hal tersebut selaras dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketahanan Pangan 2019 bahwa pangan dan pertanian bagian tidak bisa dipisahkan dalam sistem agribisnis dari hulu ke hilir. "Artinya keberadaan dan kebersamaan petani dengan pengusaha merupakan sebuah keniscayaan," kata Franky.

Franky mengungkapkan, Presiden Joko Widodo saat membuka JFSS ketiga pada 2015 lalu memberi target kepada KADIN untuk memberi pendampingan kepada 1 juta petani dari sebelumnya 200.000 petani. Target pendampingan kepada 1 juta petani tersebut sudah berhasil diwujudkan pada awal 2020.

Kadin bersama Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil memberikan pendampingan kepada lebih dari satu juta petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pendampingan, petani mampu meningkatan produktivitas yang secara otomatis meningkatkan pendapatan mereka. Mereka tidak saja petani sawit dan produk perkebunan, melainkan juga petani palawija seperti padi dan jagung. "Kami bertekad meningkatkan pendampingan menjadi dua juta petani pada 2023," ujar Franky.

Menurut Franky, meningkatkan produktivitas para petani dan sekaligus mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan saranaprasarana lainnya, serta kelembagaan. Kendala lainnya juga, kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.

Namun, Kadin optimistis kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok terintegrasi.

Model kerja sama yang digagas Kadin adalah sistem Inclusive Closed Loop dan membangun ekosistem berusaha. Sistem ini, kata Franky, merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu-hilir sehingga keberlanjutan produksi terjaga dan petani sejahtera.

Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan dan jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).

Keberadaan off taker tersebut tidak hanya memberi pendampingan tetapi juga memberi jaminanpembelian atas hasil produksi dengan harga pasar. "Inclusive closed loop sudah berhasil diterapkan di komoditas sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya" tambahnya.