Banjir Semarang: Antara Kewenangan, Koordinasi, dan Harapan

Semarang, Beritasatu.com - Banjir kembali menjadi pemandangan akrab di Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti berulang kali terjadi, akhir Oktober hingga awal November 2025 lalu, banjir besar melumpuhkan aktivitas kota bahkan menutup jalur utama Pantai Utara (Pantura) selama lebih dari seminggu.

Jalur Kaligawe, akses vital yang menghubungkan pelbagai wilayah, berubah menjadi lautan air setinggi hampir satu meter. Hanya truk-truk besar yang masih bisa melintas, sementara mobil dan sepeda motor banyak yang terjebak dan mogok di tengah banjir.

Tidak hanya ruas-ruas jalan utama, banjir kali ini juga menggenangi kawasan padat penduduk seperti Tlogosari, Sawah Besar, dan Genuk. Ketinggian air bervariasi, tetapi dampaknya meluas hingga ke jalur rel kereta api, memaksa PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengubah rute perjalanan dari arah barat maupun timur untuk menghindari banjir.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, hingga 22 Oktober 2025 terdapat 23 kelurahan di lima kecamatan yang terdampak. Lebih dari 63.000 warga terkena imbas, dan tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Dapur umum didirikan di Kecamatan Gayamsari, Pedurungan, dan Genuk untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terisolasi.

Meski berbagai upaya dilakukan, banjir tak kunjung surut. Curah hujan tinggi membuat air terus bertambah, sementara pompa-pompa pengendali banjir belum cukup efektif mengurangi debit air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) agar intensitas hujan menurun.

Namun pada sisi lain, kritik publik bermunculan di media sosial. Warganet mempertanyakan kesigapan pemerintah daerah dalam menangani bencana tahunan ini. Bahkan, banjir Semarang kembali menjadi bahan sindiran dan meme di dunia maya.

Sengkarut Kewenangan dan Infrastruktur 

Persoalan banjir di Semarang tidak bisa dilepaskan dari sistem tata air dan kewenangan pengelolaan sungai yang kompleks. Sungai Sringin dan Tenggang, dua aliran yang sering disebut sebagai biang keladi banjir, ternyata berada di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, lembaga teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pada lokasi-lokasi tersebut memang telah tersedia rumah pompa, tetapi kapasitasnya dianggap belum memadai untuk menampung debit air yang meningkat drastis ketika hujan ekstrem datang. BBWS mencatat, total kapasitas pompa di empat titik Utama yakni Sringin, Terboyo, Kali Tenggang, dan Pasar Waru, baru mencapai sekitar 30.360 liter per detik.

Untuk memperlancar aliran air, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY juga tengah membangun sodetan Sungai Sayung sepanjang 168 meter. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengusulkan agar pengerukan kolam retensi Terboyo dipercepat serta kapasitasnya diperluas dan diperdalam agar dapat menampung air lebih banyak.

Sementara itu, Pemerintah Kota Semarang berupaya mengoptimalkan seluruh pompa air yang tersedia di kawasan permukiman. Setelah operasi modifikasi cuaca dilakukan sejak 25 Oktober, curah hujan berangsur berkurang di awal November, memungkinkan proses penyedotan air berjalan lebih maksimal.

Akhirnya, pada 3 November 2025, banjir di sebagian besar wilayah kota, termasuk Kaligawe, mulai surut. Aktivitas masyarakat perlahan kembali normal, meskipun banyak ruas jalan masih meninggalkan kubangan air di titik-titik berlubang.

Menuju Mitigasi dan Solusi Jangka Panjang

Kendati banjir telah surut, ancaman belum berakhir. BNPB memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem hingga awal tahun 2026. Situasi ini menegaskan perlunya strategi mitigasi dan solusi jangka panjang agar Semarang tidak terus terjebak dalam siklus bencana yang sama setiap tahun.

Gubernur Ahmad Luthfi optimistis proyek Tol Semarang–Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut, serta pembangunan kolam retensi Terboyo akan menjadi solusi permanen. Kolam seluas 189 hektare itu dirancang mampu menampung hingga 6 juta meter kubik air dan dilengkapi pompa besar berkapasitas 5.000 liter per detik per unit.

Kedua proyek tersebut merupakan program pemerintah pusat, dengan target penyelesaian Kolam Retensi Terboyo pada 2026–2027 dan Tol Semarang-Demak Seksi 1 pada 2027. Meski demikian, masyarakat berharap langkah-langkah jangka pendek seperti perbaikan drainase kota, normalisasi saluran air, dan pengawasan pembangunan perumahan juga dilakukan secara konsisten.

Selama ini, saluran drainase di sejumlah kawasan permukiman dinilai tidak terhubung dengan baik antarperumahan, bahkan ada yang ditutup permanen oleh warga atau pengembang tanpa izin. Hal ini memperburuk sistem aliran air dan memicu banjir lokal.

Sikap gotong royong juga menjadi faktor penting. Salah satu contohnya datang dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang bersama Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) menghibahkan sebagian lahannya untuk pembuatan sodetan baru dari Jalan Kaligawe menuju kolam retensi di belakang kampus.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyambut baik langkah tersebut. “Kami berterima kasih atas kepedulian Unissula dan YBWSA. Ini bukti nyata semangat kolaborasi dan gotong royong dalam menanggulangi banjir,” ujarnya.

Masyarakat kini menaruh harapan besar agar berbagai proyek besar dan langkah kolaboratif lintas lembaga benar-benar membawa perubahan nyata. Semoga di masa depan, Semarang tak lagi dikenal sebagai kota yang selalu tergenang, melainkan sebagai contoh keberhasilan dalam menata sistem air dan menghadapi tantangan perubahan iklim secara berkelanjutan.