Banyuwangi Tegaskan PBB Tak Ada Kenaikan Tarif

Banyuwangi, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD sepakat tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 sebagaimana ramai dipertanyakan masyarakat.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna khusus penerapan skema multitarif pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), di ruang rapat utama DPRD Banyuwangi, Rabu (20/8/2025).

"Penentuan PBB-P2 di Banyuwangi tetap menggunakan mekanisme multitarif yang sudah diatur sebelumnya," ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Ipuk menegaskan pemerintah daerah konsisten menjalankan kebijakan sesuai regulasi. Ia menekankan, masyarakat tidak perlu khawatir karena mekanisme multitarif bukanlah bentuk kenaikan tarif, melainkan pengaturan yang lebih adil. 

“Dengan sistem multitarif ini, beban pajak akan menyesuaikan kemampuan wajib pajak. Jadi jelas tidak ada kenaikan tarif,” ujarnya.

Ipuk menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Banyuwangi, mulai dari tokoh agama, pemuka adat, hingga kelompok masyarakat sipil yang telah memberi masukan selama pembahasan berlangsung. Menurutnya, partisipasi warga menjadi wujud kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Masukan masyarakat sangat penting sebagai pengawasan terhadap kami di eksekutif dan DPRD,” tambahnya.

Lebih jauh, Ipuk mengajak seluruh pihak menjaga persatuan untuk mendorong pembangunan daerah. “Banyuwangi bisa berkembang kalau semua elemen bersinergi. Saya berharap kebersamaan ini terus terjaga,” kata Ipuk.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, selaku pimpinan rapat menuturkan, paripurna tersebut merupakan inisiatif langsung Bupati Ipuk untuk menjawab keraguan masyarakat terkait isu kenaikan PBB.

“Langkah cepat ini membuktikan Bupati mendengar aspirasi warga. Hanya dalam waktu singkat paripurna bisa digelar,” tegas Michael.