Yusril Tegaskan Pemerintah Netral Hadapi Dualisme Kepemimpinan PPP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah akan bersikap netral terkait dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru partai politik. Kami wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai,” kata Yusril di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Pernyataan Yusril disampaikan menyusul munculnya dua klaim ketua umum PPP hasil Muktamar di Ancol, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Keduanya sama-sama mengklaim terpilih secara aklamasi dan menegaskan kepemimpinan mereka sah sesuai AD/ART partai.

Masing-masing kubu berencana mendaftarkan susunan pengurus baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setelah dituangkan dalam akta notaris.

Yusril menegaskan pemerintah hanya akan memproses permohonan pengesahan kepengurusan berdasarkan dokumen yang sah dan sesuai prosedur hukum.

“Kedua pihak dipersilakan mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kemenkumham dengan melampirkan dokumen pendukung. Pemerintah akan mengkaji secara saksama permohonan tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan menjadi penengah atau fasilitator konflik karena hal itu merupakan ranah internal partai. Menurut Yusril, partai politik sebagai pilar demokrasi harus mampu menyelesaikan masalah internal secara mandiri dan sesuai mekanisme hukum.

“Jika masih ada konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru hingga ada kesepakatan internal, putusan mahkamah partai, atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Yusril menegaskan, pertimbangan politik tidak boleh dijadikan dasar pengesahan kepengurusan partai.

“Dalam proses ini, pertimbangan pemerintah murni pertimbangan hukum, bukan politik,” pungkasnya.