Mendagri Tito Ungkap 4 Jurus Efisiensi Daerah Hadapi TKD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya strategi efisiensi dan inovasi daerah dalam menghadapi dinamika transfer ke daerah (TKD). 

“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” katanya di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan pada rapat konsinyering rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (pemda) agar kebijakan pusat tetap berjalan meski terjadi pengalihan TKD.

Tito menambahkan, koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah dilakukan agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Tito menjelaskan ada empat langkah utama yang harus diperhatikan pemda. Pertama, efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Kedua, menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Pemda juga diminta mengoptimalkan peran BUMD serta mempermudah iklim usaha swasta.

Ketiga, memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat di wilayah masing-masing sebagai bagian dari sinergi pembangunan nasional. Keempat, mendorong inovasi dan terobosan kreatif sesuai potensi daerah, seperti contoh Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka ekspor hortikultura ke Singapura.

“Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” tegas Tito.

Forum konsinyering ini juga dimaksudkan untuk memastikan penyusunan RKA Kemendagri 2026 berlangsung komprehensif. Setiap unit kerja diberi ruang memaparkan capaian serta kebutuhan, lalu mendagri melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pusat.