Guru Besar UGM: Polemik Pemangkasan TKD Cerminkan Fiskal Daerah Lemah

Yogyakarta, Beritasatu.com - Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Ind onesia (Apkasi) mengaku kesulitan menentukan prioritas pembangunan menyusul rencana pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam rancangan tersebut, DPR menetapkan alokasi TKD sebesar Rp 650 triliun, turun signifikan dari tahun 2025 yang mencapai Rp 848 triliun. Pemangkasan ini membuat pemerintah daerah (pemda) menghadapi dilema antara membiayai belanja pegawai yang terus meningkat atau tetap menjalankan program pembangunan prioritas.

Guru Besar bidang Tata Kelola Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah.

“Mayoritas penerimaan daerah itu berasal dari pusat, dan itu menimbulkan ketergantungan yang besar,” ujar Gabriel, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan. Ia juga menyoroti adanya kebijakan belanja wajib yang mengikat daerah.

“Pemerintah pusat melalui kebijakan terbaru mengatakan bahwa belanja rutin, gaji, dan tunjangan tidak boleh lebih dari 30%. Ditambah lagi infrastruktur sekian persen, pendidikan 20%, dan kesehatan,” jelasnya.

Namun, Gabriel menilai kebijakan pusat tidak konsisten karena di sisi lain menambah beban keuangan daerah melalui pengangkatan besar-besaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Pusat mengatakan belanja pegawai tidak boleh dari 30%, tetapi pusat memberi tambahan beban ke daerah. Tentu ini tidak konsisten,” tegasnya.

Dosen mata kuliah Public Sector Ethics and Accountability Fisipol UGM itu juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap ruang gerak kepala daerah. Menurutnya, banyak program pembangunan hingga janji kampanye sulit direalisasikan karena anggaran sudah terkunci untuk pos wajib.

“Diskresi atau keleluasaan kepala daerah untuk benar-benar responsif terhadap kebutuhan lokal, apalagi janji politik, jadi semakin sedikit,” ungkapnya.

Gabriel memperkirakan pemda akan mencari cara untuk menutup kekurangan TKD, salah satunya dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi.

“Yang bisa dimainkan itu retribusi, tetapi itu mengharuskan pemda bekerja keras. Ada juga yang paling cepat, pemerintah tak perlu bekerja keras, tetapi besaran nilai pajak yang dibayar publik kemudian dinaikkan ugal-ugalan,” katanya, menyinggung kasus kenaikan PBB di sejumlah daerah.

Ia juga menilai lemahnya fungsi kontrol DPR terhadap kebijakan anggaran TKD turut memperburuk situasi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini cenderung otokratik dan terkonsolidasi di pusat.

“Perlu dihitung ulang belanja prioritas dan skema desentralisasi fiskal yang ideal, ini perlu dibicarakan kembali,” pungkas Gabriel.