Survei LSI: Mayoritas Pemilih Prabowo Tolak Pilkada lewat DPRD

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan mayoritas pemilih Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024 menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut sebanyak 67,1% pemilih Prabowo menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap wacana pilkada dipilih DPRD. Sementara itu, 29,9% responden menyatakan setuju, dan 3% lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat.

“Pertanyaan yang kami ajukan adalah apakah responden setuju atau tidak setuju pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Mayoritas pemilih Prabowo menolak wacana tersebut,” ujarnya di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ardian menegaskan, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung menggunakan kuesioner. Metode ini berbeda dengan survei berbasis telepon, media sosial, maupun pencuplikan daring. “Kami menerjunkan langsung tim surveyor ke lapangan untuk melakukan wawancara tatap muka,” jelasnya.

Tak hanya pemilih Prabowo, Ardian menyebut penolakan terhadap pilkada dipilih DPRD juga datang dari pemilih pasangan calon presiden lainnya pada Pilpres 2024. Sebanyak 60,9% pemilih Anies Baswedan menyatakan menolak, sedangkan 77,5% pemilih Ganjar Pranowo juga menyatakan sikap serupa.

“Siapa pun pilihan capresnya, mayoritas pemilih menolak pilkada dilakukan lewat DPRD,” tegasnya.

Ardian menjelaskan, penolakan mayoritas publik dilatarbelakangi oleh pengalaman demokrasi elektoral sejak 2005. Hampir seluruh pemilih aktif saat ini tumbuh dalam kultur pemilihan langsung, bahkan sebagian di antaranya tidak pernah mengalami pemilihan kepala daerah melalui lembaga perwakilan.

“Pemilihan langsung dianggap sebagai satu-satunya cara yang wajar dan sah untuk memilih kepala daerah, bukan melalui lobi-lobi elite di DPRD,” ujarnya.

Survei LSI Denny JA ini dilakukan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang, yang dilaksanakan pada 19-20 Oktober 2025.

Menurut Ardian, jumlah responden tersebut cukup representatif untuk menggambarkan pandangan masyarakat Indonesia secara nasional. Ia mengklaim, hasil survei LSI sebelumnya dengan jumlah sampel serupa kerap mendekati hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).