Board of Peace, Israel dan Pertaruhan Berbahaya RI

Jakarta, Beritasatu.com - Masuknya Israel ke dalam Board of Peace (BoP), forum perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald J Trump, memicu polemik di dalam negeri. Pemerintah Indonesia menegaskan partisipasi RI pada forum tersebut bukan bentuk normalisasi hubungan politik dengan Israel.

Namun, sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai langkah itu berpotensi menyeret Indonesia dalam skema diplomasi yang kontroversial. Bahkan berisiko mencederai posisi politik luar negeri RI yang selama ini konsisten mendukung Palestina.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan posisi Indonesia tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina. Juru Bicara Kemenlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan kehadiran Indonesia pada BoP semata-mata berlandaskan mandat kemanusiaan.

“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” tegas Nabyl dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut dia, Indonesia bergabung dengan mandat yang jelas, yaitu stabilisasi situasi keamanan, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza. Mandat tersebut merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) yang menjadi dasar pembentukan mekanisme stabilisasi internasional.

Nabyl menekankan keanggotaan negara mana pun, termasuk Israel, tidak mengubah posisi prinsip Indonesia. Sejak awal, Indonesia tetap menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, mengecam pelanggaran hukum internasional, serta mendorong akses bantuan kemanusiaan dibuka seluas-luasnya.

Indonesia juga, lanjutnya, tetap mengusung solusi 2 negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel. “Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan pada BoP untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina,” ujarnya.

Penegasan serupa juga disampaikan Juru Bicara Kemenlu lainnya, Yvonne Mewengkang, yang menyebut keikutsertaan Indonesia tidak boleh dipersepsikan sebagai legitimasi terhadap kebijakan Israel. Ia memastikan arah diplomasi RI tetap berpihak pada rakyat Palestina.