KPK Telah Periksa Harta Rafael Alun Trisambodo dari 2012 hingga 2019

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan telah memeriksa harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sejak 2012 sampai 2019. Harta kekayaan Kepala Bagian Umum nonaktif Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II itu diketahui tengah disorot publik karena dinilai tidak wajar.

"Atas LHKPN yang bersangkutan pada tahun 2012 sampai dengan 2019, KPK pun telah melakukan pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/2/2023).

Rafael Alun Trisambodo diketahui telah dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar. Nama Rafael mencuat setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora.

Mario kerap pamer kekayaan di media sosial dan ternyata Rafael memiliki harta jumbo.

Ali menyampaikan, hasil dari pemeriksaan tersebut telah diserahkan ke Inspektorat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hanya saja, Ali belum menerangkan lebih detail soal hasil pemeriksaan tersebut.

"Hal ini sebagaimana fungsi LHKPN KPK yang tidak hanya melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan, tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para penyelenggara negara," ujar Ali.

Terkini, KPK memastikan bakal segera memanggil Rafael. Pemanggilan itu dalam rangka klarifikasi atas kepemilikan hartanya.

Diketahui, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Rafael pada 17 Februari 2022 untuk periodik 2021, total kekayaannya mencapai Rp 56 miliar. Hanya saja, terdapat ketidakwajaran seperti mobil Rubicon yang tidak tercantum dalam LHKPN Rafael.

"Terkait LHKPN salah seorang penyelenggara negara di Kementerian Keuangan, yang saat ini sedang ramai mejadi perbincangan publik, kami sampaikan bahwa KPK akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, untuk klarifikasi LHKPN yang telah dilaporkan dengan faktual harta yang dimilikinya," ungkap Ali.