Revisi KUHAP, Magdir Ismail Usul Tersangka Ditahan Seusai Vonis

Jakarta, Beritasatu.com - Advokat senior Magdir Ismail mengusulkan dalam revisi UU KUHAP dimasukkan aturan penahanan tersangka dilakukan setelah adanya vonis oleh hakim di pengadilan. Hal ini untuk menghormati hak asasi tersangka dan mencegah penuhnya penjara.

Magdir yang menjadi narasumber dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR terkait penyusunan revisi UU KUHAP mencontohkan yang dilakukan Pemerintah Belanda saat ini terhadap tersangka.

"Salah satu yang menarik dari Belanda itu, sekarang ini sangat jarang orang ditahan di prapersidangan, orang itu akan ditahan ketika dia sudah menjalani hukuman (persidangan) atau sudah divonis. Saya kira ini salah satu catatan yang perlu kita pikirkan sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini Lapas kita, bahkan rumah tahanan negara kita, itu penuh sesak," ujar Magdir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Magdir mengusulkan agar dalam revisi UU KUHAP memuat aturan penahanan tersangka dilakukan setalah divonis oleh hakim. Kecuali, kata dia, tersangka ditahan pada saat pra persidangan, jika alamat rumah dan pekerjaannya tidak jelas.

"Saya mengusulkan, saya lebih cenderung penahanan itu boleh dilakukan setelah ada putusan kecuali terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya, tidak jelas pekerjaannya," imbuh Magdir yang juga kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Jika orang-orang yang jelas alamat dan pekerjaannya, lanjut dia, maka tidak perlu ditahan. Apalagi, kata dia, tokoh politik yang jelas alamat kantor dan aktivitas, seharusnya tidak perlu ditahan saat statusnya masih tersangka.

"Kalau orang-orangnya jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak dilakukan penahanan, apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang yang sudah melakukan kejahatannya," pungkas Magdir terkait revisi KUHAP.