Viral! Begini Kronologi Kontroversi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalbar

Jakarta, Beritasatu.com - Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) tengah ramai dibahas di media sosial setelah muncul cuplikan video kompetisi yang memicu kontroversi.

Perdebatan bermula dari proses penilaian dewan juri yang dianggap tidak objektif oleh sejumlah pihak, terutama setelah adanya perbedaan nilai terhadap jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa.

Kontroversi tersebut semakin meluas setelah akun Instagram @smansaptk.informasi meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait proses penilaian dalam lomba tersebut.

Warganet kemudian ikut menyoroti jalannya kompetisi karena menilai terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian poin antar peserta.

Situasi ini membuat pelaksanaan LCC 4 Pilar menjadi perhatian publik. Tim SMAN 1 Pontianak berharap ada penjelasan terbuka dan transparan terkait dasar pengambilan keputusan dewan juri agar integritas kompetisi tetap terjaga.

Di tengah polemik yang berkembang, SMAN 1 Sambas akhirnya berhasil maju mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional dalam ajang LCC 4 Pilar yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Awal Mula Kontroversi LCC 4 Pilar

Perdebatan dalam lomba ini bermula dari salah satu pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam soal tersebut dijelaskan bahwa pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun, dalam proses pemilihan anggota BPK, keterkaitan dengan unsur perwakilan daerah tetap harus diperhatikan.

Peserta kemudian diminta menjawab lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.

“Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” jawab regu C dari SMAN 1 Kota Pontianak.

Meski jawaban tersebut dinilai mendekati benar, dewan juri tetap memberikan pengurangan nilai kepada regu tersebut. Pengurangan poin dilakukan karena jawaban dianggap tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan artikulasi yang jelas.

Tidak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada regu B. Tim tersebut juga menyampaikan jawaban dengan substansi yang serupa.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” jawab regu B.

Keputusan dewan juri itu kemudian diprotes oleh peserta dari regu C yang merasa telah menyebutkan unsur DPD dalam jawabannya.

Menanggapi protes tersebut, salah satu dewan juri menegaskan bahwa penilaian didasarkan pada kejelasan artikulasi peserta saat menjawab pertanyaan.

“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar salah satu dewan juri di hadapan peserta.

Panitia dan pembawa acara kemudian meminta seluruh peserta menerima keputusan dewan juri serta menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar penyampaian jawaban lebih jelas.

Penilaian Lomba Dinilai Tidak Objektif

Cuplikan video lomba yang beredar di media sosial membuat polemik semakin berkembang. Banyak warganet menilai jawaban yang disampaikan kedua tim memiliki substansi yang sama, tetapi memperoleh hasil penilaian berbeda.

Dalam tayangan tersebut, Tim SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai -5 poin setelah jawaban mereka dianggap tidak tepat. Sementara itu, ketika pertanyaan yang sama diberikan kepada SMAN 1 Sambas, jawaban dengan substansi serupa justru memperoleh tambahan nilai +10 poin.

Kondisi itu memicu anggapan bahwa proses penilaian dalam lomba belum berjalan objektif. Suasana kompetisi yang sejak awal berlangsung tegang karena materi berkaitan dengan ketatanegaraan dan lembaga negara pun semakin memanas.

Tim SMAN 1 Pontianak kemudian meminta tim juri memberikan klarifikasi resmi terkait hasil penilaian tersebut. Mereka menilai jawaban yang disampaikan sebenarnya memiliki makna dan substansi yang sama.

Selain itu, pihak SMAN 1 Pontianak juga menilai dewan juri kurang fokus dalam beberapa momen penilaian sehingga berpengaruh terhadap objektivitas hasil akhir.

Menurut mereka, jawaban telah disampaikan dengan artikulasi yang jelas dan tegas sehingga semestinya memperoleh penilaian sesuai substansi jawaban.

Tim SMAN 1 Pontianak juga menyoroti adanya indikasi relasi kuasa dalam pengambilan keputusan dewan juri tanpa melalui proses konfirmasi dan klarifikasi terlebih dahulu.

Karena itu, mereka meminta beberapa hal kepada dewan juri, yakni:

• Memberikan klarifikasi terhadap masalah tersebut secara resmi.
• Menyampaikan penjelasan yang transparan mengenai pengambilan keputusan dewan juri.
• Melakukan evaluasi terhadap proses penilaian demi menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan LCC 4 Pilar ke depannya.

Sekda Kalbar Ikut Soroti Polemik LCC 4 Pilar

Polemik lomba ini juga mendapat perhatian dari Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson. Melalui media sosial, ia memberikan kritik terhadap pelaksanaan kompetisi tersebut.

Melansir unggahan Instagram @kabarkalimantan.id, Harisson menilai institusi sekelas MPR RI seharusnya memiliki sistem perekam digital yang memadai untuk memutar ulang kejadian ketika muncul protes ataupun saat juri kehilangan konsentrasi.

Pernyataan itu semakin memperkuat tuntutan agar penyelenggara memberikan klarifikasi resmi demi menjaga sportivitas dan nilai keadilan dalam dunia pendidikan di Kalimantan Barat.

Pada sisi lain, SMAN 1 Sambas tetap dinyatakan lolos dan akan mewakili Kalimantan Barat pada tingkat nasional dalam ajang LCC 4 Pilar yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui akun resmi @mprgoid dan @badsosmpr.