Kenapa DIM RUU KUHAP Belum Dibuka ke Publik? Ini Kata Komisi III DPR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap alasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum diunggah ke situs web DPR agar bisa diakses publik.

Politisi Partai Gerindra tersebut menyebut saat ini DIM RUU KUHAP masih dalam tahap sinkronisasi dan diedit.

“Teman-teman lihat sendiri, laptop kita kerja simultan, mengedit, memasukkan. Jadi yang tadinya dimerahin menjadi hitam, titik koma, penomoran misalnya tadinya nomor 58 menjadi 54,” katanya kepada wartawan di ruang Komisi III DPR/MPR pada Jumat (11/7/2025).

“Karena ada ayat yang dibuat, sehingga sulit bagi kami kalau pasal disepakati langsung di-upload dia sulit,” imbuh Habiburokhman.

Dia mengatakan, DIM RUU KUHAP tersebut bakal diunggah seusai dirumuskan oleh DPR maupun pemerintah. Rencananya, perumusan bakal dilakukan pada Senin (14/7/2025) mendatang.

Seusai dirumuskan, Habiburokhman berjanji bakal segera meng-upload DIM RUU KUHAP agar dapat diakses publik.

“Saya minta bisa enggak nih kawan-kawan nginep di sini bareng-bareng. Kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga enggak apa-apa, silakan yang mau teman-teman mengikuti proses ini,” kelakar Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman berpandangan RUU KUHAP belum memasuki tahap pengesahan di tingkat panitia kerja atau panja. Hal tersebut juga menjadi alasan DIM RUU KUHAP belum di-upload.

“Toh ini kan belum diketok, ya diketoknya nanti setelah penyerahan dari timsin (tim sinkronisasi) ke panja, baru panja yang anggota DPR juga ngecek lagi, gitu loh. Jadi sulit kalau ini,” katanya.

Sebelumnya, Lokataru Foundation meminta Komisi III DPR membuka membuka draf DIM RUU KUHAP.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengungkapkan DIM RUU KUHAP bukan dokumen internal, melainkan bagian dari proses legislasi yang harus dibuka ke publik.